Sudah dengar mengenai adanya kebijakan yang mewajibkan pelanggan jasa telekomunikasi meregistrasi simcard prabayar, kan? Kebijakan ini telah disosialisasikan cukup lama dan masa sosialisasi berakhir pada 31 Oktober 2017 lalu. Di dalam sosialisasi kebijakan registrasi tersebut disebutkan registrasi dimulai pada tanggal 1 November 2017 dan berakhir pada 28 Februari 2018.

Aman Nggak sih Registrasi Kartu Telepon? Kenapa harus menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK)? Beberapa isu yang beredar bahkan menyebutkan kalau pelanggan juga diminta memasukkan nama ibu kandung dalam proses registrasi. Benarkan demikian? Apa hubungannya nama ibu kandung dengan simcard yang kita gunakan? Setahu saya, nama ibu kandung dibutuhkan hanya pada saat kita membuat rekening atau hal lain yang berkaitan dengan bank, sementara untuk registrasi simcard sama sekali tidak perlu mencantumkan nama ibu kandung.

Untuk meluruskan berita yang simpang siur berkaitan dengan kebijakan untuk mendaftarkan nomor ponsel yang digunakan, Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) menyelenggarakan Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) dengan mengangkat tema “Kontroversi Registrasi SIMCard: Nyaman, Aman, dan Menguntungkan Siapa?” di Gedung Kemkominfo, Jakarta, Selasa (7/11).

Dalam acara yang mengundang media dan blogger ini, dihadirkan narasumber yang berkaitan langsung dengan kebijakan Pendaftaran simcard ponsel dengan tujuan agar informasi penting yang diperlukan bisa langsung tepat sasaran, dan bisa disebarkan secara luas kepada seluruh masyarakat sehingga kesimpangsiuran informasi tak lagi terjadi. Selain perwakilan dari provider telepon, hadir pula perwakilan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang merupakan institusi di bawah Kementerian Dalam Negeri dan ikut pula mengurus pelaksanaan registrasi ini terkait NIK dan KK.

Kalau kita berpikir positif, mestinya tidak ada penolakan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut bukan untuk merepotkan atau menyusahkan masyarakat. Coba ingat kembali, berapa banyak kejahatan yang menggunakan telepon genggam? Pasti masih jelas dalam pikiran Anda ramainya pemberitaan mengenai kasus penipuan mama/papa minta pulsa, penipuan dengan mengabarkan ada anggota keluarga yang masuk rumah sakit, harus dioperasi, dan mengharuskan kita mentransfer sejumlah uang. Kasus kejahatan lain melalui telepon genggam misalnya penjual online, penyebaran berita hoax, penyebaran ujaran kebencian, dan sebagainya.

Bahkan ada yang berpikir pengumpulan data tersebut bisa disalahgunakan atau ada pula yang menduga data kependudukan itu akan digunakan untuk Pemilu. Padahal faktanya tidak begitu. Asal tahu saja, NIK dan KK yang diberikan ke provider telepon cuma berupa data dan provider telepon tidak bisa mengakses lebih jauh dengan deretan angka pada NIK dan KK. Jadi nggak perlu takut untuk melakukan registrasi. Data kita dilindungi Peraturan Menteri Kominfo No. 12 tahun 2016 yang mengatur hak atas data pribadi. Di saat yang sama, Kementerian Dalam Negeri telah menegaskan bahwa registrasi ini sebagai upaya pemerintah menata data kependudukan menuju Single Identity Number.

Seorang kawan mengeluh, pendaftarannya selalu gagal/ditolak, padahal sudah memasukkan NIK & KK dengan benar. Hellooow… tahukah Anda nomor KK selalu berubah mengikuti jumlah keanggotaan keluarga. Misalnya dalam suatu keluarga, kepala keluarga (Ayah) meninggal maka otomatis KK harus diganti. Penggantian KK akan mengubah nomor KK. Berbeda dengan NIK. Dari lahir hingga meninggal, nomor NIK tidak akan berubah.

“Mengapa harus menjadi kontroversi saat ini padahal pendaftaran sudah dilakukan sejak tahun 2005, artinya sudah 12 tahun. Memang dengan beberapa perubahan, tapi intinya sama, pendaftaran kartu SIM dilakukan dengan memasukkan identitas yang jelas.”

– Merza F., Ketua Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) –  

Berapa kali Anda menganti nomor telepon sejak memiliki telepon genggam? Saya dua kali. Dan keduanya menggunakan identitas yang jelas. Bagi sebagian masyarakat yang nggak mau repot, banyak pengaktifan kartu minta dilakukan oleh pedagang ponsel atau pulsa. Ujung-ujungnya bisa jadi penjual itu cuma memasukakn, nama hhhhh, alamat 222222, dan kartu langsung bisa aktif.

Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemkominfo, Ahmad M. Ramli, mengatakan, “Pendaftaran ini salah satunya untuk menghindari yang seperti itu. Meminimalkan kejahatan penipuan. Dengan terdaftarnya semua kartu SIM, otomatis nama dan pemilik nomor telepon dapat dilacak di mana pun ia berada. Jika sudah terdaftar, apa masih ada yang berani menipu?

Pendaftaran ini juga untuk mendata atau mengetahui berapa nomor yang aktif. Dulu mah gampang. Habis nipu, kartunya buang, lalu beli lagi baru. Kondisi ini sama seperti pemakaian modem. Biasanya penggiat media sosial akan menggunakan provider yang memberi promo diskon banyak dan murah sehingga bisa jadi setiap bulan nomor kartunya berubah dan setiap kartu tersebut nantinya tetap harus didaftarkan. Oh ya, ternyata satu nama, satu KTP, bisa digunakan untuk 3 nomor SIM saja. Jika telepon genggam yang digunakan memiliki fasilitas dua SIM, ditambah satu nomor untuk modem, jumlah tiga tadi masih aman dan tidak akan terlalu merepotkan kita. Cukup sekali daftar untuk masing-masing nomor dan tak perlu mendaftar lagi selama kita masih menggunakan nomor-nomor tersebut.

Dalam acara hari ini telah diketahui bahwa ada kurang lebih 46.559.440 pelanggan dari sekitar 350 juta yang melakukan registrasi kartu SIM prabayar hingga 7 November 2017. Oleh karena itu, pemerintah optimis semua akan berjalan dan selesai dengan baik. Bagi Anda yang menemukan masalah saat regestrasi, ada baiknya melakukan pengecekan ke kecamatan terdekat. Bisa jadi NIK Anda tidak bermasalah, namun mungkin KK-nya sudah berganti nomor. Pada dasarnya setiap penduduk memiliki 2 data yang tersimpan, yaitu di data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Data KTPEL.

Menurut Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Prof. Dr. Zidan Arif Fakhrulloh, SH, MH., masyarakat tidak perlu khawatir terhadap penyalahgunaan data karena provider telepon tidak bisa mengakses informasi apa pun dari NIK & KK.  Proses registrasi ini juga telah diatur sedemikian rupa sehingga orang dengan KTP lebih dari satu akan terlihat.

Pada saat diskusi juga ditampilkan sistem data di mana dengan memasukkan nama seseorang akan langsung terlihat berdomisili di mana dan memiliki berapa KTP. Bisa jadi ada nama yang dimiliki lebih dari satu orang, tapi tidak mungkin berada di alamat yang sama. Jika ada nama dan NIK yang sama di dua domisili, yang bersangkutan harus memilih menggunakan identitas yang mana. Sesudah memilih, otomatis yang satu dieliminasi/dihapus.

Proses registrasi juga berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat akan dokumen resmi, seperti KTP dan KK. Tiba-tiba tersadarkan, sebelumnya betapa tidak memperhatikan dan tidak disimpan dengan baik. Kita dengan mudah memberikan KTP saat menginap di hotel, pembuatan kartu kredit, dan lain-lain. Loh kok ada instruksi pemerintah, kita malah berpikir negatif? Berapa banyak data masyarakat disalahgunakan ?

Jadi perlu kita pahami bersama, semua ini bertujuan baik dan demi kemaslahatan masyarakat. Nggak perlu ragu atau menunda lagi. Yuk, daftar dengan mengirimkan sms ke 4444. (Cihuy 003/ Editor Cihuy 008)

11 COMMENTS

  1. aku sih udah register ulang pake ktp & kk
    ini mungin wujud baru pemerintahan ya dalam menumpaskan keresahan masyarakat yang sering banget nomor telepon itu disalahgunakan.

  2. Diluar negeri tiap beli kartu harus setorkan data diri, alhamdulillah skrg indonesia sdh mulai sadar pentingnya database yg baik. Karena memang tujuannya ya untuk kebaikan masyarakatnya juga

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here