Boleh mempunya rasa tidak suka, boleh mempunyai rasa benci tapi jangan jadi tolol”. Itu pernyataan pas sekali buat orang-orang yang percaya, pemerintah menjual asset-aset Negara.  Tahukah anda tujuan dari sebuah Negara? Ya mensejahterakan rakyatnya. Apakah dengan menjual asset Negara, rakyat sejahtera?

I

Isyu penjualan aset-aset Negara menjadi viral dan memancing berbagai pendapat pro dan kontra. Forum Merdeka barat 9 (FMB9) kembali menggelar diskusi dengan mendatang narasumber yang bisa meluruskan isyue tersebut. Di Gelar di Ruang Roeslan Abdulgani, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)Jakarta. (17 Nov 2017) Menghadirkan:  Menhub. Budi Karya Sumadi,  Dirut Jasa Marga, Desi Arryani dan Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Resiko Kemkeu, Robert Pakpahan.

Pembangunan infrastruktur adalah salah satu program penting pemerintah. Padahal pada kondisi di mana perekonomi dunia tidak stabil, melakukan pembangunan infrasturktur sangat beresiko. Namun kembali kepada tujuan dasar mensejahterakan Negara, maka pemerintah tetap mencari jalan untuk mewujudkannya. Ibarat makan buah simalakama, pembangunan infrastruktur harus dilaksanakan selain mensejahterakan rakyat, ya untuk kepentingan kestabilan ekonomi.

Pembangunan jalan tol, telah memberi dampak yang luar biasa bagi perputaran ekonomi. Itu baru salah satunya. Bagaimana dengan pembangunan bandara dan pelabuhan? Harus dilakukan. Tapi darimana uangnya? Itu tugas pemerintah berpikir mencari jalan keluar. Tidak ada uang bukan berarti pembangunan tidak dilakukan.

Menurut Dirjen Kemenkeu, Robert Pakpahan Pada dasarnya ada tiga konsep pembiayaan pembangunan sumber pembiayaan Pertama yang berasal dari APBN. Anggaran tersebut dialokasikan pada belanja kementerian dan lembaga yang menggarap proyek  infrastruktur.

Pemerintah saat ini menggenjot habis-habisan anggaran APBN 2017 untuk pembangununan infrastruktur. Dialokasikan Rp387,3 T, bahkan APBN 2018 yang dialokasikan tembus diangka kisaran Rp410,7T. Angka yg fantastik ketika dijejerkan dengan penurunan anggaran subsidi pemerintah.

Kedua, penunjukan BUMN. Misalnya, Pembangunan jalan tol, yang diserahkan kepada Jasa Marga.

Ketiga, Bekerja sema dengan pihak swasta. Pemerintah berusaha melakukan pembiayaan inovatif. Yaitu mencari investor. Dalam mencari investor tidak sembarangan. Bagaimana bisa mendapatkan investor? Dengan menawarkan keuntungan dari proyek yang akan digarap.

Jadi yang dijual adalah keuntungan, Bukan menjual asetnya.

Aset fisik, tanah, tetap milik negara.

Hal yang sama ditegaskan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Tidak benar, ada wacana menjual bandara. Pemerintah harus kreatif mencari pendanaan.

Menhub menjelaskan, dalam format atau frame yang telah dibuat dalam dua skala,adalah Pertama skala perhubungan. Bahwa regulator itu tidak boleh menjadi operator.

“Kita mengenal ada tiga klasifikasi, apabila proyek itu tidak visible, proyek itu harus dilakukan oleh kementerian bersangkutan. Kalau proyek itu visible, diberikan kepada badan ssaha atau swasta. Salah satunya seperti PT. Jasa Marga untuk membangun sejumlah ruas jalan tol ditanah air.

Kedua, Dengan               dasar itu, Menhub menjelaskan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memilah-milah proyek yang visible dikelola oleh Kemenhub. Yakni pelabuhan dan bandara.

“Jika prospeknya bagus, bisa dilakukan kerjasama terbatas, antara10-30 tahun. Bukan tidak terbatas,.  Sekarang ini ada sekitar 10 bandara dan 20 pelabuhan yang ingin ditawarkan ke pihak swasta.

Bayangkan percepatan pergerakan ekonomi jika sudah dibangun bandara-bandara dan pelabuhan-pelabuhan di berbagai wilayah Indonesia. Akses transportasi terbuka, masyarakat akan dengan mudah memasarkan hasil bumi, juga, menjual destinasi wisata, dll. Inilah yang dimaksud dengan membangun infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan kestabilan ekonomi.

Disekuritasi ini ditawarkan agar aset yang dikelola negara bisa mendatangkan untung yangg akan digunakan untuk membangun aset baru lagi. Hal ini dikarenakan Indonesia perlu mengejar ketertinggalan infrastruktur dalam rangka mengejar peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi bisa mengejar angka 6 atau 7, sudah pasti tingkat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik.

Sementara itu Direktur Jasa Marga Desi Arryani mengatakan: “Jasa Marga memiliki konsesi 1260 km. Yang masih beroperasi baru 600 km. Nilai yang kami investasikan sebesar 100 triliun rupiah untuk menyelesaikan itu”

Desi  menjelaskan  cara-cara pendanaan infrastruktur yang dilakukannya. “Pertama adalah  sekuritisasi, lalu listing obligasi tapi dilevel proyek. Ruas-ruas tol ini didapatkan  harus memiliki supervisor. Itu sudah  dilepas sehingga proyek pun berdasakan cashf low dari proyek itu sendiri..

Lebih jaiuh Desi melanjutkan: Badan usaha sudah ada yang merupakan anak usaha Jasa Marga , dan akan menjadi mandiri.

“Bisa melepas obligasi sendiri dan hidup dengan cash flow atas

Obligasi tersebut. Contohnya :Tol/ JORR”

Menurut Desi, Memang ruas ruas yang dikelola pihaknya adalah  ruas yang komersil artinya secara IRR (Investment Rate Return) itu memenuhi apa yang diharapkan. Risiko ini ditanggulangi dengan menuntut kreativitas BUMN utk bisa mengelola.

Tahukah anda, berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur di seluruh pelosok tanah air? Dibutuhkan 5000 T, sedangkan APBN hanya ada 30 % dari angka tersebut. Apakah pemerintah berdiam diri dan tidak membangun? Pastinya tidak, karena itu perlunya pendanaan kreatif lewat kerjasama dengan investor.  Jadi bukan menjual aset Negara. Pemerintah tidak akan (pernah)_ menjual aset Negara. Cari info lebih banyak sebelum percaya pada sesuatu informasi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here