Capaian 3 tahun Kabinet Kerja Atasi Ketimpangan

0
253

Media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) mengadakan acara diskusi capaian 3 tahun Kabinet Kerja atasi ketimpangan dengan tema Pemberdayaan dan Keberpihakan untuk Mengatasi Ketimpangan, di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Senin (23/10/2017). Undangan yang hadir pada acara ini, antara lain: Menko PMK Puan Maharani, Perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Menkes Nila F Moeloek, Mendikbud Muhadjir Effendy, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar, Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo, Menteri PPPA Yohana Yambise, Menpora Imam Nahrawi, dan Sekjen Kemenag.

Diskusi dibuka oleh KSP Teten Masduki dan dimoderatori Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi. Begitu banyak pejabat memaparkan pencapaian kerja dalam 3 tahun Kabinet Bersama, tapi begitu sedikit waktu yang disediakan. Maksud hati ingin mendengarkan, di sisi lain ingin segera membagikan info kepada khalayak di media sosial. Otak berpikir, jemari menari, keduanya harus selaras agar pesan bisa disampaikan.

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani mendapat kesempatan pertama memaparkan capaian 3 tahun dalam kabinet kerja. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkat. Perhitungan Indeks diambil dari data peningkatam sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, Indeks Gini, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah.

Puan juga menjelaskan peningkatan kesejahteraan terjadi seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat dari 40 persen masyarakat terbawah. Pemenuhan kebutuhan dasar perumahan ditopang program akses perumahan di antaranya fasilitasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang mengalami peningkatan dari sekitar 64.489 unit rumah (2015) menjadi 108.000 unit rumah (2017). Angka kemiskinan pun mengalami penurunan dari sekitar 11.25 persen di awal pemerintahan menjadi 10,64 persen di tahun 2017. Memang cuma sekitar 0,22 persen, namun di tengah ketidakpastian dan gejolak ekonomi dunia, penurunan angka kemiskinan adalah prestasi.

Ada benang merah yang menyatu dari pemaparan Mensos Khofifah Indar Parawansa, Menteri PPPA Yohana Yambise, dan Menkes Nila F. Moeloek. Bukan suatu kebetulan kalau ketiganya perempuan. Menjadi catatan penting untuk menyelamatkan bangsa. Perlu memfasilitasi masyarakat miskin agar mendapat akses kesejahteraan, baik pendidikan, kesehatan, maupun kehidupan keseharian.

Program Keluarga Harapan menjadi salah satu yang bisa meningkatkan kehidupan masyarakat. Karena itu, menurut Khofifah, akan terus dilanjutkan dan dievaluasi, baik dari segi jumlah penerima manfaat maupun manfaat yang didapat. Sementara Menkes Nila F. Moeloek menuturkan pihaknya terus berupaya menekan defisit BPJS Kesehatan di mana pada tahun ini diprediksi mencapai 9 triliun rupiah.

Salah satu upaya menekan biaya BPJS kesehatan adalah terus berupaya menyehatkan masyarakat. Program GERMAS yang dicanangkan sejak 2016 menjadi salah satunya. Program GERMAS adalah kegiatan lintas kementerian, lintas sektoral yang harus dilakukan semua orang. Karena sudah jelas, kesehatan yang buruk otomatis mengganggu produktivitas bekerja.

Sementara Menteri PPPA, Yohana Yambise, menyayangkan banyaknya tuntutan dari masyarakat agar pihaknya mengaplikasikan program dalam kegiatan nyata, padahal Kementerian PPPA memiliki kebijakan yang implementatif sesuai Perpres, yaitu mendorong regulasi dan kebijakan yang sifatnya preventif alias pencegahan. Kementerian PPPA memiliki Program Akhiri 3, yaitu akhiri kekerasan terhadap perempuan & anak, akhiri perdagangan manusia, dan akhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan.

Benang merah lainnya yang nyata dan terlihat adalah antara Kemendikbud, Kemenkes, dan KPPPA, yaitu bagaimana mengakses Kartu Indonesia Pintar dan BPJS Kesehatan bagi kaum miskin yang kebanyakan datang dari luar daerah. Maksudnya sampai saat ini, segala sesuatu di Indonesia masih harus berdasarkan tertib administrasi. Sedangkan para pendatang miskin umumnya tidak memiliki tempat tinggal sehingga otomatis tidak bisa mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan melalui Kartu Indonesia Pintar dan BPJS Kesehatan. Untuk masalah semacam ini, Kemendikbud sudah mempersiapkan 400 ribu Kartu Indonesia Pintar dan Kemenkes menyediakan kartu BPJS Kesehatan yang bisa diperoleh dengan cara di data lewat kelompok-kelompok yang menangani anak-anak miskin/anak jalanan di bawah koordinasi dengan Kemensos dan KPPPA.

Sementara itu, benang merah antara Kemendes dan  Kementerian Pemuda & Olahraga, akan lebih digalakkan kegiatan olahraga. Kemendes sudah menetapkan program agar setiap desa menganggarkan 50 juta rupiah untuk fasilitas olahraga. Dengan begitu tiap anak dan kaum muda di desa memiliki kegiatan positif.

Di saat yang sama Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah membuat liga pelajar dan gala desa juga liga santri. Selain bertujuan memberikan kegiatan positif, kegiatan ini sekaligus menjadi ajang pencarian atlet untuk tim nasional, terutama untuk kelompok umur 14-16 tahun. Menurut Imam Nachrowi, nantinya Tim Nasional akan memiliki atlet baru yang berkualitas. Selain itu, pemilihan atlet untuk Tim Nasional tidak bisa lewat titipan, namun sepenuhnya dipegang pelatih yang mencari dan melatih calon-calon atlet.

Kementerian Pemuda dan Olahraga juga akan mencanangkan hari bersepeda di mana pada hari itu semua masyarakat diharapkan bersepeda dalam melakukan kegiatan, seperti ke tempat kerja, ke sekolah, ataupun berbelanja.

Untuk meningkatkan kesejahteraan desa, Kemendes telah menjalani program pembuatan embung (kolam air) di tiap desa. Kolam air ini diharapkan dapat memberi dampak positif dari segi ekonomi, selain tentu saja sebagai upaya penyediaan air, yang berfungsi untuk pengairan dan kelestarian lingkungan hidup. Embung ini juga bisa dimanfaatkan sebagai wadah budidaya ikan. Dengan begitu diharapkan masyarakat desa bisa lebih banyak mengkonsumsi protein yang berasal dari ikan sehingga menjadi lebih sehat. Karena pembangunan embung di lahan yang secara umum masih belum diolah maka direncanakan di sekitar embung akan dibuat jalur bersepeda sehingga menjadi daya tarik wisata. Dengan begitu ada penambahan nilai ekonomi bagi warga desa. Kemendes juga membantu percepatan pembangunan Badan Usaha Milik Desa.

Tiga tahun bukan rentang waktu lama untuk pencapaian pembangunan yang begitu banyak dan besar. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak potensi, baik potensi alam, maupun potensi sumber daya manusianya. Mengkritisi kerja pemerintah menjadi salah satu bentuk tanggung jawab masyarakat dalam bentuk pengawasan. Memang bukan prestasi yang besar, tapi setiap langkah awal selalu diikuti langkah berikutnya. Sejauh mana tiap langkah yang dicapai ditentukan dari keinginan bersama mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Keberpihakan untuk atasi ketimpangan adalah upaya mengecilkan rentang ekonomi dan kesejahteraan. Ini bukti negara hadir dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here